Selasa, 26 Mei 2015

Dilema Beras: Harga Tinggi, Raskin Sulit Ditemukan




oleh Muhammad Yusuf Alfatha

Awal tahun dua ribu lima belas ditandai dengan perekonomian Indonesia yang lesu. Di berbagai sektor baik itu agrikultur, industri, maupun jasa mengalami penurunan persentase pertumbuhan. Bahkan di beberapa bidang mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini banyak dipengaruhi oleh penguatan ekonomi Amerika serikat dan Eropa (BI, 2015). Nilai tukar rupiah saat ini juga amat lemah hingga pada kuartal pertama tahun dua ribu lima belas stabil di kisaran tiga belas ribu rupiah.

Lesunya perekonomian Indonesia saat ini dapat kita lihat dari sektor pangan, terutama beras. Sudah satu bulan atau lebih sektor ini amat disoroti oleh media. Bahan makanan paling pokok di Indonesia ini sempat mengalami kenaikan yang signifikan di awal tahun. Begitu pula masalah pengelolaan beras bagi rakyat miskin (Raskin) yang tidak menentu nasibnya. Lempar tanggung jawab antara Bulog dan Kementerian Pertanian merebak disaat penelitian menghasilkan prediksi bahwa produksi raskin nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat miskin. Perum Bulog yang diberi mandat untuk mengelola Beras nasional di masa lalu, kini hanya memegang persediaan raskin saja. Disaat persediaan kurang, kementerian terpaksa mengimpor beras dari negeri lain untuk menutupi konsumsi.

Hal senada juga keluar dari isi stok beras nasional.  Dari kebututuhan beras nasional yaitu satu juta lima ratus ribu kilogram per tahun, petani kita hanya bisa memproduksi sebesar delapan ratus ribu kilogram pertahun. Angka ini dinilai sangat tinggi jaraknya mengingat saat ini saja kita baru memasuki kuartal kedua tahun ini.

Para pengamat mempertanyakan kinerja dari kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas beras nasional. Apalagi program Nawacita presiden Joko Widodo juga memasukkan target Swasembada pangan di periode pemerintahannya. Apabila saat ini saja stok beras masih minus, bagaimana menghadapi tahun depan yang sudah memasuki masa pasar bebas ASEAN.

Ditengah goyangan dari berbagai pihak, kementerian Pertanian memandang realistis prediksi dari para pengamat dengan berencana melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Mereka menyadari bahwa saat ini produksi beras tidak mencukupi kebutuhan rakyat. Mudahnya, perumahan semakin bertambah bulan ke bulan namun lahan pertanian tidak bertambah, bahkan menyusut. Sementara profesi buruh tani dan perangkatnya sudah mulai ditinggalkan karena dinilai tidak memiliki masa depan yang cerah. Dilema inilah yang menjadi penyebab mengapa dari tahun ke tahun produksi beras nasional  tidak pernah memenuhi kebutuhan.

Bersaing dengan pedagang besar
Ditengah tingginya harga beras saat ini banyak spekulasi yang mengemukakan penyebab mengapa harga beras saat ini demikian tingg. Salah satu penyebabnya ialah penerintah dan Bulog mendapat tekanan dari pedagang besar dalam membeli beras dari petani. Para pedagang besar mampu membeli beras para petani dengan harga tinggi, menyebabkan petani lebih suka menjual pada pedagang besar dibandingkan ke pemerintah dengan harga yang lebih rendah. Padahal situasi ini akan menyebabkan harga beras sulit untuk di prediksi. Beras yang dijual kembali oleh pedagang besar pasti akan lebih mahal ketimbang melalui pemerintah, hingga harga beras di eceran sangat jauh dari HPP. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa para pedagang besar tidak langsung menjual ke konsumen namun disalurkan lagi ke pedangan-pedagang yang semakin kecil hingga tujuh sampai delapan rantai. Wajarlah apabila saat ini harga beras belum bisa turun

Berdasarkan data laporan pemantauan harga dan pasokan di pasar induk oleh Kementerian Perdagangan pada 25 Mei 2015 dibanding harga seminggu sebelumnya, harga semua beras jenis muncul stabi bila dibanding harga minggu lalu. Sedangkan harga jenis beras IR64II dan III mengalami kenaikan harga berkisar antara 0,66% - 1,20% dengan harga Rp7.650 (IR 64 III) dan Rp8.400 (IR 64 II).

Menurut pendapat saya pemerintah melalui menteri pertanian seyogyanya memberikan stimulus yang ampuh bagi permasalahan beras saat ini, misalnya memperluas lahan pertanian di Indonesia. Beberapa minggu lalu Presiden sudah mengumumkan rencana kabupaten Merauke menjadi target lumbung padi di Indonesia dengan potensi produksi amat tinggi. kemudian membatasi jumlah pedagang besar yang langsung membeli di petani sehingga harga eceran dapat mudah dikendalikan. Serta masalah raskin supaya bisa dikelola oleh bulog dengan baik dan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Beras merupakan bahan makanan paling pokok bagi bangsa Indonesia, wajar bila menjadi isu yang vital, dan sudah seharusnya ditangani secara adil dan professional.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar